HUBUNGAN KOMPUTER DAN PEMERINTAH

 

Hubungan Komputer dan Pemerintah

 

              Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat yang selalu  berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu.

              Pemerintah di negara manapun di dunia ini, merupakan administator data yang besar. Data merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam administrasi pemerintahan. Lancarnya pelayanan amat tergantung dari kelengkapan data. Berbagai jenis data seperti data kependudukan, perdagangan, kesehatan, industri, pegawai negri, angkatan bersenjata, dll membuat pemerintah merupakan pemakain komputer terbesar.Berbagai jenis komputer digunakan untuk menunjang administrasi pemerintahan.  

💢APLIKASI KOMPUTER DI PEMERINTAHAN💢

Berikut ini adalah jenis –jenis aplikasi yang penting yang menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan secara langsung baik yang bersifat operasional maupun yang mengarah kepada terciptanya kebijakan-kebijakan dalam masalah kenegaraan,

·       Aplikasi kepegawaian

Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) adalah badan yang mengadministrasikan seluruh data kepegawaian. Aplikasi pengolahan datanya meliputi : kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, penentuan masa pensiun.

·       Aplikasi di pemerintahan daerah

Aplikasi komputer yang digunakan meliputi : bidang kependudukan (KTP), kepegawaian tingkat daerah, pajak-pajak daerah, perumahan dan lalu lintas.

·       Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)

 

Dibandingkan dengan negara-negara maju, perkembangan aplikasi komputer dalam pemerintahan Indonesia tergolong lambat. Hal ini disebabkan karena :

·       Biaya

·      Sistem administrasi pemerintahan masih dalam proses pengembangan

     Jadi, secara umum permasalahan yang timbul dengan adanya komputerisasi di pemerintahan belum cukup besar untuk dipermasalahkan secara nasional

Sedangkan di negara-negara maju, perkembagan aplikasi komputer dalam bidang pemerintahan berlangsung dengan cepat, sehingga komputerisasi mulai menimbulkan masalah di negara-negara tersebut.

 

 

💢PENGOLAHAN DATA DAN PERMASALAHANNYA💢

Sistem informasi raksasa

Tingkat pertumbuhan dalam penyimpanan informasi pada badan pemerintahan sangat tinggi begitu pula kemajuan pada bidang telekomunikasi. Hal ini mendorong diciptakannya sistem informasi ukuran raksasa yang melibatkan banyak basis data sekaligus.

Contoh :

• FEDWIRE (jaringan transfer data elektronik yang disediakan oleh federal reserve system)

• Sistem kartu kredit VISA

• American Express

• Sistem pengendalian lalu lintas udara dll…

 

  Permasalahan yang timbul :

• Kerahasiaan dan kebebasan penggunaan informasi

• Peraturan penggunaan informasi

• Keamanan dari sistem informasi

• Keamanan transmisi data dengan enkripsi

• Ketergantungan pada ‘otomasi birokrasi’

• Jaminan dan hak penggunaan sistem informasi

• Penyusunan kebijakan untuk mengarahkan pengembangan selanjutnya

 

 Otomasi birokrasi

Sejak zaman sebelum komputer dimanfaatkan, pemerintah selalu dikritik karena kecenderungannya yang terlalu birokratis. Badan pemerintah terlalu mementingkan peraturan dan tata cara atau prosedur, sehingga mereka sering melupakan bahwa mereka harus melayani masyarakat dan membantu memecahkan masalah yang ditemui masyarakat. Sering timbul pertanyaan yang amat sederhana: apakah sistem komputer yang ada benar-benar meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah? Lebih jauh lagi: apakah para anggota masyarakat akan lebih terjamin haknya, setelah komputer berperan dalam proses pengambilan keputusan? Apakah ada kepastian bahwa komputer benar-benar dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu komponen dalam proses pengambilan keputusan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan keresahan masyarakat terhadap gejala meluasnya penggunaan komputer di pemerintahan.

 

Data yang berlebihan

Misalnya Departemen Perumahan dan Pembangunan Lingkungan Perkotaan berkeinginan untuk mengumpulkan data tentang lapangan kerja kaum minoritas dari negara-negara bagian. Ternyata data semacam itu sudah disimpan oleh badan pemerintah lain yang menangani bidang lapangan pekerjaan. Jadi 90% dari badan pemerintah pada saat ini saling memanfaatkan data yang sudah ada pada arsip mereka. Hasilnya jelas, uang pembayar pajak dapat diselamatkan.

Kemungkinan pemecahan

Gejala-gejala yang ditemukan oleh komisi tersebut antara lain berupa:

• Masyarakat tidak puas terhadap keterlambatan dan ketidak cermatan informasi di banyak tempat.

• Ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari praktek pemanfaatan informasi yang merugikan.

• Peralatan yang ketinggalan zaman, sistem yang tidak efektif dan personil yang kurang mampu.

• Meningkatnya ancaman dalam bidang ekonomi, karena data yang bersifat teknis dapat mengalir ke luar negeri tanpa kendali dari pemerintah.

• Unit angkatan bersenjata yang rawan, sebagai akibat dari menuanya peralatan, sistem dan personil yang kurang terdidik.

 

Banyak usulan perbaikan dan kritik yang masuk ke pemerintah federal. Salah satu masukan tersebut memberikan gambaran sebagai berikut:

1. Pengembangan dari teknologi komputer, sebaiknya dilakukan dengan pola desentralisasi.

2. Bila dilakukan pengkajian terhadap bagian pengolahan data badan pemerintah, praktek pengolahan data lebih banyak merugikan dari pada menguntungkan oleh karena biaya yang cenderung tinggi, waktu yang lambat dan moral petugas yang mulai menurun.

3. Perencanaan jangka panjang harus segera diterapkan dan perencanaan yang dibuat harus mampu untuk memperbaiki kebijaksanaan pembelian peralatan.

4. Metoda manajemen dan tata cara pembukuan harus diperbaiki.

5. Strategi yang menyeluruh untuk mengatur sumber informasi, termasuk komputer, arsip kertas dan film mikro perlu untuk dikembangkan.

 

💢Hubungan Pertahanan Nasional dengan Komputer💢

Tanggung jawab terbesar dari pemerintah federal adalah untuk mempertahankan bangsanya dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam. Pengembangan dari Sistem Informasi Pemerintah harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena dampaknya terhadap keselamatan negara dan umat manusia amat besar.

Tidak mengherankan bahwa departemen pertahanan merupakan pembeli produk teknologi yang terbesar. Anggaran untuk sistem komunikasi, komando, kendali dan dinas rahasia mencapai milyaran dollar karena sektor ini harus diorganisir agar menjadi unit-unit operasi yang selaras dan saling mengisi.

 

Komputerisasi Peperangan

Di udara, perubahan teknologi yang sangat berarti telah terjadi. Pesawat tempur sudah terlalu ‘maju’ bagi seorang manusia. Puluhan panel dengan berbagai jenis data dan informasi di ruang kemudi teralu rumit bagi manuia biasa. Penerbang mengalami krisis untuk mencerna informasi. Apalagi pada saat keadaan kritis, penerbang hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berfikir. Pesawat harus dilengkapi dengan peralatan yang canggih sehingga hanya dengan sentuhan-sentuhan ringan atau kata-kata sandi tertentu, dapat dikendalikan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan.

Pesawat tempur mutakhir pada umumnya dilengkapi dengan fasilitas komando dengan suara. Suara tersebut direkan terlebih dahulu, sesuai dengan suara penerbangnya. Pesawat hanya mengenal suara penerbangnya masing-masing. Pada keadaan tertentu, penerbang tinggal meneriakkan ‘fire’ untuk melepaskan sebuah peluru kendali ke sasaran yang telah ditentukan. Walaupun pengenalan suara masih bersifat percobaan dalam penelitian, akan tetapi dengan beberapa pembatasan dan pendekatan praktis hasil penelitian tersebut telah dapat dimanfaatkan dalam rancangan pesawat tempur.

Permainan Perang

Dalam masa damai, angkatan bersenjata melakukan berbagai jenis latihan untuk menjaga tingkat kesiagaan yang tinggi. Permainan video telah dimanfaatkan oleh pakar militer sebagai sarana latihan yang cukup efektif. Penerbang dan pengemudi tank dapat berlatih menembak dan mengendalikan kendaraannya tanpa harus menerbangkan atau menjalankannya. Perangkat lunak permainan video diubah dan disempurnakan, sehingga mampu memberikan gambaran tentang proses penembakan dan lintasan pelurunya dengan cukup realistis. Permainan perang yang jauh lebih canggih diberi nama Janus, berhasil dikembangkan oleh Pentagon untuk menguji reaksi para perwira dalam suatu suasana perang yang disimulasikan.

 

💢Hubungan komputer dengan politik💢

Politik adalah kegiatan pengambilan keputusan kolektif untuk kepentingan bersama. Ditinjau dari makhluk sosial, jelaslah bahwa politik merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. Dari sebuah keluarga kecil, keanggotaan kelas, hingga negara adalah sebuah kegiatan politik.Politik memerlukan keterampilan berkomunikasi agar tujuan utama dari hal yang sudah ditetapkan bersama dapat tercapai. Kegiatan komunikasi yang konvensional tidak gampang dan tidak efisien untuk dilakukan, apalagi jika kegiatan politik itu adalah sebuah negara yang mengurus ratusan juta penduduk dan harus disampaikan dengan cermat. Dari sinilah teknologi informasi digunakan untuk membantu menyatukan kegiatan politik.

Teknologi Informasi Politik

 Untuk mencapai tujuan maka kegiatan politik memerlukan interaksi. Interaksi utama sebagai manusia modern adalah komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi maka kegiatan komunikasi akan lebih mudah, cepat, dan efisien. Hal ini tentu akan memberi kontribusi besar bagi kegiatan politik.

Sayangnya di hingga saat ini kegiatan politik seringkali terbentur masalah untuk berhubungan seperti jauhnya jarak antara yang satu dengan yang lainnya, hingga kegiatan pengarsipan yang kacau dan rumit hingga perkembangan cita-cita suatu golongan terganggu akibat tercecernya sumber evaluasi. Padahal hakikat dari politik adalah hubungan antar manusia dengan kekuatan otoritas untuk mendapatkan satu tujuan, namun jika hubungan itu tidak dapat dilaksanakan maka sia-sia lah kegiatan politik tersebut.

Kegiatan politik identik dengan kegiatan kenegaraan yang ruwet dan tidak menyenangkan. Padahal, tanpa adanya politik maka sistem negara tidak bisa berjalan. Demokrasi tidak berkumandang. Suara rakyat tidak dapat direalisasikan. Generalisasi pandangan terhadap politik ini diakibatkan ketidaknyamanannya bagi masyarakat yang awam terhadap politik. Bagi

Anggota MPR menggunakan budayanya dan pandangannya sendiri dalam menghadapi masalah. Mayoritas masyarakat menggunakan pandangan awam  untuk berpendapat. Dikarenakan tidak sinkronnya dalam menyampaikan pendapat antara wakil rakyat dengan rakyat menyebabkan pendapat yang diajukan wakil rakyat berbeda dengan yang diinginkan sesungguhnya.

Kacaunya sistem dan masih primitifnya kegiatan politik di era modern ini menjadikan kegiatan pembangunan menjadi terpuruk. Komunikasi yang terkesan satu arah membingungkan masyarakat untuk ikut berkontribusi kepada pemerintah. Padahal dituangkan di konstitusi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dalam realisasinya minim. Bila tidak ditindaklanjuti maka rakyat dapat menjadi pasif dan sistem demokrasi tidak berjalan.

Dimungkinkan bahwa teknologi informasi dalam masa yang akan datang akan digunakan untuk pengambilan keputusan politik, misalnya untuk pemilihan umum yang konsep tersebut telah muncul di beberapa negara maju. Selain itu masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para eksekutif dan legislatif pemerintah melalui e-mail atau forum elektronik melalui web yang dibangun pemerintah setempat

Dari pandangan tersebut maka masyarakat akan meminta kejelasan informasi, transparansi, kebebasan berpendapat, dan pengajuan saran. Hal ini merupakan pilar demokrasi yang utama.  Permintaan masyarakat ini perlu difasilitasi dengan jejaring sosial yang luas antara masyarakat ke masyarakat dan masyarakat ke pejabat tinggi.

Teknologi informasi memberikan fasilitas jaringan sosial yang luas bagi kegiatan komunikasi antar pejabat negara dan masyarakat. Sebagai contoh realisasi kini sudah banyak negara-negara maju yang memulai penerapan kegiatan politik yang menggunakan teknologi informasi secara penuh untuk menghubungi antar departemen dan pemerintahan. Kegiatan ini disebut sebagai e-government. Bahkan seperti di negara Amerika presidennya berpidato seminggu sekali dan menjawab pertanyaan khusus dari dan kepada rakyatnya menggunakan aplikasi yang ada di internet.

 

Adapun fasilitas teknologi informasi yang digunakan dalam kegiatan politik di negara maju adalah sebagai berikut:

1.    E-mail

E-mail adalah surat elektronik yang dikirimkan menggunakan jaringan antar komputer. Untuk negara yang sudah siap dengan e-government kegiatan surat-menyurat sudah di efesiensikan semaksimal mungkin menggunakan media elektronik. Berita yang disampaikan kepada sebuah instansi dan pejabat tertentu akan lebih mudah dan cepat dengan keamanan informasi yang tinggi. Selain itu penggunaan bertumpuk-tumpuk kertas dapat dikurangi dan mengurangi pengeluaran belanja.

2.    Portal Pemerintahan

Portal adalah sebuah website khusus yang menyediakan tempat bagi divisi-divisi pemerintahan agar dapat diakses. Portal ini menyediakan tempat khusus bagi warga yang ingin mengetahui perkembangan dari kegiatan pemerintah. Portal ini juga memberikan tempat agar warga dapat berinteraksi dengan pejabat dan pelayanan masyarakat secara langsung.

 3.    Blogging

Blogging adalah kegiatan menulis informasi, baik berita maupun artikel, dan diletakkan di halaman yang dapat diakses. Bagi negara yang sudah menerapkan e-government maka kegiatan blogging adalah sebuah hal yang wajib dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan apa yang sedang dilakukan pemerintah. Dengan adanya blogging mendekatkan hubungan pemerintah ke masyarakat. Masyarakat dapat mengomentari apa yang pemerintah tulis. Dengan demikian demokrasi dapat terjalin dengan nyata dan pemerintah dapat segera mengevaluasi diri.

 4.    Video Streaming

Video streaming adalah fasilitas penaruhan video untuk dapat diakses. Kegiatan video streaming dapat dilaksanakan secara off-air, yaitu di rekam terlebih dahlu kemudian di unggah, atau secara on-air, yaitu saat itu juga objek yang di stream diakses.

Di beberapa negara maju pemimpin negara secara langsung memberikan pidato dan tanya jawab kepada masyarakat menggunakan video streaming melewati internet.

Walaupun harus diakui bahwa dengan perkembangan Teknologi Informasi yang begitu pesat sekarang ini selain membawa dampak positif juga berdampak negatif bagi yang menyalahgunakannya.

 

💢Isu Sosial dan masalah komputer dalam pemerintahan💢

Kemajuan teknologi komputer selain memberi dampak positif juga menimbulkandampak negatif yang kurang diperhitungkan sebelumnnya. Teknologi memberikan banyak keuntungan pada masyarakat seperti komunikasi yang lebih baik, transportasiyang lebih cepat dan lebih aman, penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat dan akuratserta efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja

walaupun tidak terungkap secara terbuka selalu ada perasaan takut di kalanganmasyarakat bahwa akhirnya manusia menjadi budak dari mesin yang diciptakannya sendiri karena banyak posisi penting dalam pekerjaan yang diambil alih oleh mesin dengan alasan biaya, kecepatan kerja dan ketelitian.

Banyak kalangan yang berpendapat bahwa mesin pandai akan terwujud dan memasyarakat. Mereka percaya bahwa keberadaan mesin ini akan amat bermanfaat yang akan menindih dampak negatifnya.

1.Robot dan otomasi Industri

 Integrasi komputer dengan lengan elektromekanis untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jalur perakitan otomatis -otomasi industri. Robot sering kali digunakan untuk bertugas pada daerah kerja yang berbahaya seperti pengelasan, pengecatan, pekerjaan bawah laut, di tambang maupun di luar angkasa.

2. Otomasi Perkantoran

Integrasi berbagai jenis komputer dari mulai komputer besar sampai komputer pribadimelalui jaringan komputer dengan mesin facsimili dan pencetak, pengolahan kata,arsip elektronik, surat elektronik, pengaturan jadwal rapat otomatis, sistem informasimanajemen, pemasukan data jarak jauh dan pemrograman, merupakan salah satu bentuk dari fasilitas otomasi perkantoran.

3. Telekomunikasi

Interkoneksi komputer dengan jaringan telekomunikasi membuka peluang untuk distribusi pengolahan data, distribusi pekerjaan dan jaringan informasi yang ampuh baik untuk dunia usaha maupun pemerintahan.

4. Peraturan Pemerintah

Fasilitas layanan baru dengan adanya jaringan komputer memaksa pemerintah untuk mempersiapkan aturan-aturan baru dalam bidang telekomunikasi. Di satu pihak pemerintah harus mendukung perkembangan teknologi ini, dilain pihak pembakuanterhadap norma layanan dan norma teknis hubungan perlu segera diatur. Adanya kebebasan untuk melakukan akses pada berbagai macam sumber informasi dapatmenyebabkan sifat keterbukaan yang berlebihan yang mungkin akan merugikannegara itu sendiri.

💢Aplikasi yang digunakan Pemerintahan (Aplikasi E-Government)💢

MANajemen integrasi dan perTukaRAn data (MANTRA)

Aplikasi MANTRA bermanfaat untuk menjembatani pertukaran data antar instansi pemerintah meskipun berbeda Database, Aplikasi maupun Sistem Operasinya. Aplikasi MANTRA dapat difungsikan sebagai GSB (Government Service Bus) dan Web-API (Application Programming Interface).

GSB merupakan suatu sistem yang mengelola integrasi informasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah. GSB mampu mensinergikan informasi dari beberapa Web-API (Application Programming Interface). Web-API dapat dipandang sebagai media Interoperabilitas Sistem Informasi.

Sampai saat ini aplikasi MANTRA telah digunakan di :

1.     Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri

2.     BNP2TKI

3.     Kementerian Komunikasi dan Informatika

4.     Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan

6.     LKPP

7.     Kementerian Luar Negeri

8.     Pemkab Bangka

9.     Pemkot Pekalongan

10.   Pemprov Jawa Barat

Instansi yang ingin menggunakan aplikasi MANTRA dapat menghubungi Direktorat e-Government untuk selanjutnya mengirimkan surat resmi kepada Direktur e-Government perihal permohonan pemanfaatan, bimbingan teknis dan instalasi Aplikasi MANTRA.

 

Administrasi perkantoran MAYA (siMAYA)

Ditjen Aplikasi Informatika telah mengembangkan aplikasi perkantoran yang diberi nama siMAYA.  Aplikasi ini merupakan digitalisasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Aplikasi ini telah disosialisasikan melalui bimbingan teknis di beberapa instansi pemerintahan baik pusat dan daerah di Indonesia antara lain di Pemkab Sukoharjo, Pemkab Bangka Tengah, Pemkab Ende, Pemkab Banyuasin, Pemkot Tegal, Pemkab Pasaman, Direktorat PII (Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo) dan Pemprov Jawa Tengah.

Implementasi siMAYA sendiri dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode cloud computing dan metode non cloud computing.

 

Pegawai Negeri Sipil Mail (PNSMail)

Layanan email yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia dengan kuota mencapai 250 MB.

 

Private Network Security  Box (PNSBox)

Untuk membangun jaringan antar instansi pemerintah dengan Sistem Jaringan Private (Private Network Security), digunakan ISP lokal  dan PNSBoxsebagai router.

Pemanfaatan PNS Box :

1.    Interkoneksi lintas instansi pemerintahan

2.    Interkoneksi lintas data center

3.    Implementasi Content Delivery Network (CDN)

4.    Implementasi High Availability lintas lokasi

5.    Interoperabilitas aplikasi lintas pemerintahan

6.    Disaster Recovery Center(DRC)

7.    VoIP dan Video Conference

8.    Pertukaran data secara lokal (file sharing)  

 

Sampai saat ini, PNSBox telah diinstal di :

 1.  Kementerian Kesehatan

 2.  Kementerian Luar Negeri

 3.  Kementerian Keuangan Ditjen Pajak

 4.  Kementerian Kelautan dan Perikanan

 5.  Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan

 6.  Diskominfo Provinsi Jawa Barat

 7.  Diskominfo Kota Malang

 8.  Diskominfo Kota Lamongan

 9.  Diskominfo Kabupaten Demak

10.  Diskominfo Kota Surabaya

11.  Diskominfo Provinsi Jawa Timur

12.  Diskominfo Kabupaten Banyuasin

13.  Diskominfo Kota Surakarta

14.  Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman

15.  Diskominfo Provinsi Riau

16.  Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika

17.  SePP Kementerian Komunikasi dan Informatika

18.  Diskominfo Kab. Kutai Kartanegara

19.  Dishubkominfo Provinsi DI Yogyakarta

20.  Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan

21.  Diskominfo Provinsi Sumatera Barat